Hukum Pidana Menurut Ahli

Selamat Pagi kawan-kawan. Setelah pada artikel sebelumnya saya telah membahas tentang Pengertian Dasar Etika dan Hukum Menurut vanApeldoorn, pada kesempatan siang kali ini, saya akan membahas tentang Definisi Hukum Pidana menurut para Ahli. Semoga artikel ini bermanfaat bagi kawan-kawan semua.

Disini saya akan menguraikan beberapa pendapat dari para Ahli yang menurut saya telah mendalami hukum pidana, jauh sebelum saya. ada beberapa pendapat dari pakar hukum pidana ini, terutama dari Eropa, antara lain :

POMPE mengatakan bahwa Hukum Pidana merupakan keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya. (Bambang Poernomo, 1993: 9)

Van Apeldoorn menyatakan bahwa hukum pidana dibedakan dan diberikan arti, yaitu

• Hukum Pidana Materiil yang menunjukkan pada perbuatan pidana yang oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana, dimana perbuatan itu mempunyai dua bagian, yaitu :
• Bagian objektif merupakan suatu perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan hukum pidana positif, sehingga bersifat melawan hukum yang menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana atas pelanggarannya.
• Bagian subjektif, merupakan kesalahan yang menunjukkan kepada pelaku untuk dipertanggungjawabkan menurut hukum.
• Hukum Pidana Formal yang mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil dapat ditegakkan.

D. Hazewinkel-Suringa, dalam bukunya membagi hukum pidana dalam arti :

Objektif ( ius poenale ), yang meliputi :

• Perintah dan larangan yang pelanggarannya diancam dengan sanksi pidana oleh badan yang berhak.
• Ketentuan-ketentuan yang mengatur upaya yang dapat digunakan, apabila digunakan, apabila norma itu dilanggar, yang dinamakan Hukum Penitensier.

Subjektif ( ius puniendi ), yaitu hak negara menurut hukum untuk menuntut pelanggaran delik dan untuk menjatuhkan serta melaksanakan pidana.

VOS, menyatakan bahwa Hukum Pidana diberikan dalam arti bekerjanya sebagai :

Peraturan Hukum Objektif ( ius poenale ) dapat dibagi menjadi :

• Hukum Pidana Materiil yaitu peraturan tentang syarat-syarat bilamana, siapa dan bagaimana sesuatu dapat dipidana.
• Hukum Pidana Formal yaitu hukum acara pidana
• Hukum subjektif ( ius punaendi ), yaitu meliputi hukum yang memberikan kekuasaan untuk menetapkan ancaman pidana, menetapkan putusan dan melaksanakan pidana yang hanya dibebankan kepada negara atau pejabat yang ditunjuk untuk itu.
• Hukum pidana umum ( algemene strafrechts), yaitu hukum pidana yang berlaku bagi semua orang.
• Hukum pidana khusus (byzondere strafrechts), yaitu dalam bentuknya sebagai ius speciale seperti hukum pidana militer dan sebagai ius singulare seperti hukum pidana fiscal.

Algra Janssen, mengatakan bahwa Hukum pidana adalah alat yang dipergunakan oleh seorang penguasa (hakim) untuk memperingati mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan, reaksi dari penguasa tersebut mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaannya, serta seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak pidana.

Sumber : Hukum Pidana, Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H. M.H.

Demikian yang bisa saya share pada siang hari ini. Jika artikel ini baik untuk anda, sudi kiranya Anda untuk menekan tombol G+ yang berada di bawah artikel ini. Semoga artikel ini bermanfaat untuk kalian semua.

Salam.