Hukum Pidana Menurut Sarjana Indonesia

Selamat Siang, setelah sebelumnya saya memposting tentang Hukum Pidana Menurut Ahli, kini saya akan memposting tentang Pendapat Para Sarjana Hukum Pidana Indonesia.  Semoga artikel ini bermanfaat.

Ada beberapa pakar di Indonesia yang juga menyampaikan pemikirannya untuk memberikan definisi hukum pidana. Dan sebuah kesempatan, bahwa saya juga dapat menuliskan pendapat dari para ahli tersebut. Berikut ini dapat Anda cari mana yang lebih pas untuk Anda sendiri.

Moelijatno mengatakan bahwa Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk :

• Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
• Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhakan pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
• Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat disangka telah melanggar larangan tersebut. ( Bambang Poernomo, 1985: 19-22 ).

Satochid Kartanegara, bahwa Hukum pidana dapat dipandang dari beberapa sudut, yaitu :

• Hukum pidana dalam arti objektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan terhadap pelanggarannya.
• Hukum pidana dalam arti subjektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak negara yang menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang.

Soedarto, mengatakan bahwa Hukum Pidana merupakan sistem sanksi yang negatif, ia diterapkan, jika sarana lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi, yang subsider. Pidana termasuk juga tindakan (maatragelen), bagaimanapun juga merupakan suatu penderitaan, sesuatu yang dirasakan yang diraskan tidak enak oleh orang lain yang dikenai, oleh karena itu, hakikat dan tujuan dan pemidanaan, untuk memberikan alasan pembenaran (justification) pidana itu.

Martiman Prodjohamidjojo, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

• Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.
• Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut.

Roeslan Saleh, mengatakan bahwa setiap perbuatan yang oleh masyarakat dirasakan sebgai perbuatan yang tidak boleh atau tidak dapat dilakukan sehingga perlu adanya penekanan pada penekanan pada perasaan hukum masyarakat. Oleh karena itu, sesuatu perbuatan pidana berarti perbuatan yang menghambat atau bertentangan dengan tercapainya tatanan dalam pergaulan yang dicita-citakan masyarakat. Sehingga isi pokok dari definisi Hukum Pidana itu dapat disimpulkan sebagai berikut :

• Hukum pidana sebagai hukum positif.
• Substansi Hukum pdiana adalah hukum yang menetukan tentang perbuatan pidana dan menentukan tentang kesalahan bagi pelakunya.

Bambang Poernomo, menyatakan bahwa Hukum Pidana adalah hukum dan sanksi. Definisi ini diberikan berdasarkan ciri hukum pidana yang membedakan dengan lapangan hukum yang lain, yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya tidak  mengadakan norma sendiri melainkan sudah terletak pada lapangan hukum yang lain, dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma diluar hukum pidana. Secara tradisional definisi hukum pidana dianggap benar sebelum hukum pidana berkembang dengan pesat.

Sumber : Prof. Dr. Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Jakarta RajaGrafindo, 2010.

Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Jika artikel ini bermanfaat bagi kalian, mohon kesediannya untuk berbagi pada Google Plus ( G+ ). Karena berbagi itu adalah sebuah manfaat bagi sesama manusia. Terimakasih.

Salam.